Kalimantanesia – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia mengadakan rapat koordinasi penataan perizinan sektor tambang di Provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin pada hari Kamis (27/06) dengan tema Tambang Dalam Kawasan Hutan dan Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Fathimatuzzahra, S.Hut., MP. Ikut hadir dalam kegiatan rapat koordinasi tersebut, dalam kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh Kepala SKPD dan Bupati/Wali Kota Lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel.
Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor melalui Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar menyampaikan dalam sambutannya “bahwa kegiatan rapat koordinasi ini momentum kita bisa duduk bersama serta diharapkan tidak hanya menghasilkan kebijakan pro investasi tapi harus menghasilkan juga kebijakan pro lingkungan dan pro rakyat” ungkap sekda prov kalsel.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Pimpinan KPK RI Alexander Marwata, dalam sambutannya beliau meminta untuk seluruh instansi terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk ikut andil dalam pencegahan korupsi sekecil apapun, sehingga pemberantasan korupsi bisa dilaksanakan tidak hanya oleh KPK saja.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel juga menyampaikan “bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan siap mendukung kebijakan yang disampaikan KPK dalam rapat koordinasi tersebut terutama dengan hal-hal terkait dengan Kawasan Hutan, sehingga penataan sektor tambang di Provinsi Kalsel bisa berjalan dengan baik” ungkap Fathimatuzzahra.
