Kalimantanesia – Akhir-akhir ini kabar kurang sedap berembus di Dinas Sosial (Dinsos) Hulu Sungai Tengah (HST). Puluhan orang menyerukan agar kasus ini diusut tuntas.
Puluhan orang tersebut terdiri di berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP).
Mereka melakukan aksi damai di halaman Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Gedung DPRD HST, Rabu (29/11) lalu.
Lantas apa tanggapan dari Kejari HST? Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) HST, Heri Joko Saputro tegas. Pihaknya mendukung upaya kejaksaan memberantas korupsi.
“Tak hanya terkait Dinsos, tetapi juga kasus lain yang ditangani Kejaksaan Negeri HST,” tekannya, Selasa (5/12) kemarin.
Kata Heri, kasus Dinsos sendiri masih tengah disidik. Bahkan melibatkan ahli Kementerian Sosial dan BPKP.
“Prosesnya masih menunggu hasil investigasi dari BPKP yang menggunakan metode audit langsung,” tambahnya.
Hingga kini, Kejari HST telah memeriksa 288 saksi. Juga dikumpulkan surat pernyataan lebih dari 570 penerima honor kader sosial.
Selain pengumpulan bukti, dokumen-dokumen di Dinsos HST juga telah disita sebagai bagian dari penyelidikan.
Kendati begitu, lanjut Eka, tahap penetapan tersangka belum dapat ditentukan.
“Masih dalam proses pencarian lebih banyak alat bukti,” ujarnya.
“Selain itu, informasi terkait kasus ini masih dibatasi undang-undang terkait. Sehingga tidak dapat dibuka secara menyeluruh kepada publik,” pungkasnya
